Sekitar 1.000 orang peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010 di Bandung dianggap tidak memenuhi syarat. Kebanyakan kesalahan peserta pada foto yang diserahkan. Foto-foto itu tidak memenuhi standar, karena dicomot dari situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter milik peserta. Humas SNMPTN 2010 Panitia Lokal Bandung Weny Widyowati mengungkapkan berdasarkan pantauan panitia lokal Bandung terdapat sekitar 1.000 peserta yang menyalahi ketentuan. Padahal pemuatan pasfoto yang tidak benar akan merugikan peserta sendiri. “Pantauan kami foto yang diupload persis sama seperti yang di facebook dan twitter. Foto tersebut bukan dokumen resmi dan akan merugikan peserta sendiri terutama pada saat verifikasi data oleh pengawas ujian di ruang ujian,” ujar Weny di Bandung, Sabtu, 29 Mei 2010. Ia menjelaskan pasfoto yang diminta panitia adalah pasfoto yang biasa digunakan untuk dokumen resmi, antara lain 80 persentampak wajah dengan pose normal dan berwarna. Ukuran pasfoto 4x6 cm dengan maksimal ukuran file 100 Kb dengan format JPG atau PNG.
Menurutnya setiap peserta yang salah mengunggah foto tidak sesuai ketentuan wajib mengganti dengan pasfoto. Bagi peserta yang ingin memperbaiki pasfotonya, dapat mengirimkan file melalui email ke foto@unpad.ac.id, dengan mencantumkan nama dan nomor identitas. “Cara lainnya adalah peserta dapat mendatangi Helpdesk Panitia Lokal Bandung yang berada di Unpad dan ITB,” ujarnya menjelaskan. Selain itu Ia mengimbau agar para calon peserta yang telah membeli PIN di Bank Mandiri dan melengkapi persyaratan pendaftaran, diharapkan peserta segera melakukan pendaftaran online. Pendaftaran online akan segera berakhir pada Senin, 31 Mei 2010, pukul 16.00 WIB. “Jangan menunda pengisian biodata online hingga jam-jam terakhir. Hal ini untuk meminimalisir segala permasalahan yang mungkin akan ditemui peserta,” ujarnya. Data yang diterima VIVAnews, hingga Sabtu, 16 Mei 2010 pukul 16.00 WIB jumlah peserta yang telah mendaftar SNMPTN mencapai 408.141 peserta. Sedangkan untuk peserta panitia lokal Bandung mencapai 23.411 dari kuota 27.000 peserta.
Pemerintah dan masyarakat dianggap belum aktif mengembangkan gerakan kepanduan pramuka. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mengikat guna mewujudkannya. "Pendidikan pramuka belum dipahami manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal, pengalaman menyebutkan, pramuka adalah sarana pendidikan yang mampu meredam gejolak sosial dan menyiapkan kaum muda berkualitas," kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar dalam Diskusi Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kepramukaan di Grha Kompas Gramedia, Bandung, Rabu (11/2). Azrul menuturkan, banyak pihak kerap mengabaikan pendidikan pramuka. Pramuka dianggap membuang waktu anggotanya. Hal ini sangat disayangkan karena manfaat pramuka bisa dirasakan. "Anggota pramuka biasanya memiliki pengetahuan tambahan yang berguna di pendidikan formal, seperti sekolah, misalnya pelajaran Geografi atau budi pekerti," ujarnya. Oleh karena itu, Azrul mengatakan, pramuka memerlukan aturan hukum setingkat undang-undang (UU) agar penyebaran kegiatannya bisa menyeluruh. UU ini akan memperlihatkan hak dan kewajiban apa yang bisa diberikan masyarakat bagi pramuka. Bahkan akan lebih baik bila ada sanksi bagi pihak yang tidak mendukung kemajuan pramuka. "Bisa memunculkan dukungan orangtua bagi anaknya untuk mengikuti pendidikan pramuka atau kewajiban lembaga pendidikan untuk menyediakan metode pendidikan pramuka yang baik dan benar," katanya. Bagi negara, akan ada bentuk dukungan baru, di antaranya pemberian dana dari APBN. Dana ini bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pramuka yang berguna bagi masyarakat.
Program legislasi nasional
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, yang terlibat dalam penyusunan RUU ini, menyebutkan, rancangan hukum ini sudah masuk program legislasi nasional nomor urut ke-19. Diharapkan penyelesaiannya tidak memakan waktu lama karena sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. "Penyelenggaraan kepramukaan di Indonesia tidak cukup hanya Keputusan Presiden 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kekuatan hukum keppres bisa berubah lewat wewenang Presiden. Selain itu, keppres tidak membuka munculnya sanksi mengikat," ujarnya. Menjawab pertanyaan tentang urgensi UU Pendidikan Pramuka, Azwar menyebutkan, dua UU, yaitu UU No 40/2009 tentang Kepemudaan dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak membahas pramuka secara khusus. Belum ada pembedaan pramuka dengan organisasi masyarakat lain. Contoh lain, dalam UU Sisdiknas, pramuka merupakan pendidikan nonformal bersifat okupasi. Adapun dalam UU Pendidikan Kepramukaan juga diajarkan pendidikan nilai-nilai positif.
Perlu revisi
Tokoh pramuka Jawa Barat, Ridho Eisy, menyambut baik usulan pembuatan UU Pendidikan Pramuka. Bila itu terwujud, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pramuka. Namun, ia mengharapkan ada sejumlah revisi, salah satunya mengenai larangan mendirikan gerakan kepanduan lain. Ridho mengatakan, hal itu jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berorganisasi. "Bagaimana nasib kepanduan Hizbul Wathon bila larangan itu disetujui? Selama gerakan kepanduan itu memberikan manfaat penting, tentu harus didukung kebebasan berekspresinya," kata Ridho. (CHE)
Saat ini perebutan ”kursi” di perguruan tinggi negeri semakin ketat. Rasio jumlah peserta dan daya tampung melalui ujian masuk bersama perguruan tinggi negeri menjadi 1:12. Jumlah perguruan tinggi yang bertambah lima diikuti kenaikan 66 persen jumlah peserta ujian. Saat ini daya tampung lebih banyak, yaitu dari 7.793 kursi (7 PTN) pada 2009 menjadi 10.300 kursi (12 PTN) tahun ini. Jumlah peserta ujian dari Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara (P-SPMBN) ini naik dari 74.544 orang (2009) menjadi 126.404 orang. ”Rasio jumlah peserta dan daya tampung menjadi 1:12. Meski PTN yang ikut bertambah 5, kompetisinya justru makin ketat,” kata Sekretaris Perhimpunan SPMB Nusantara (P-SPMBN) Sutjipto seusai meninjau pelaksanaan UMB-PTN, Sabtu (22/5), di Kampus UI Salemba, Jakarta. Pada 2009, 7 PTN peserta, yaitu UI, UNJ, UIN Jakarta, UIN Makassar, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Jambi (Unja). Tambahan 5 PTN, yaitu Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Palangkaraya (Unpar), Universitas Malikussaleh (Unimal), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Bertambahnya PTN peserta UMB menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada UMB karena mampu mendapat calon mahasiswa berkualitas. Menurut Rektor UNJ Bedjo Sujanto, PTN memberikan banyak pilihan jalur masuk kepada masyarakat termasuk UMB. ”Masyarakat bebas memilih,” ujarnya. Selain UMB-PTN, P-SPMBN juga menyelenggarakan UMB-PTS diikuti 34 PTS di seluruh Indonesia. ”Hasil tes UMB atau kualitas input lebih baik dibanding jalur masuk lain, seperti ujian mandiri atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN),” kata Bedjo. Hasil UMB-PTN akan diumumkan 8 Juni 2010 melalui situs web P-SPMBN di www.spmb.or.id dan situs web universitas peserta UMB-PTN 2010. Kepala Perwakilan Surabaya Prof Soegiono, di Surabaya, mengatakan, untuk wilayah timur, ujian dilakukan di Surabaya dan Makassar. Sementara itu, untuk pendaftaran SNMPTN gelombang I ditutup 31 Mei. Pendaftaran gelombang II, untuk lulusan UN ulangan dilakukan 10-12 Juni dan ujian tertulis pada 16-17 Juni.
Tes internasional
Ketua P-SPMBN Asman Boedisantoso mengungkapkan rencana kerja sama seleksi penerimaan mahasiswa untuk universitas di Australia dengan IDP Australia mulai tahun depan. ”Saat ini sedang dikembangkan tes untuk masuk ke PTN luar negeri. Mudah-mudahan tahun depan tes nasional kita bisa jadi tes internasional untuk ke Australia dan AS,” kata Asman. Siswa yang lulus UMB dengan nilai terbaik akan direkomendasikan masuk ke PTN di Australia tanpa tes apa pun dan tanpa syarat minimal kemampuan bahasa Inggris. ”Ini berarti IDP Australia percaya hasil tes kita. Perlahan- lahan tes UMB akan diintegrasikan dengan tes PTN di Australia,” kata Sutjipto. (LUK/INA)
Lulusan SMP di Bojonegoro yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA alias angka partisipasi kasar (APK), tergolong tidak terlalu tinggi. Yakni, hanya 62 persen, sedangkan nasional 72 persen. Karena itu, mulai tahun ajaran baru nanti dinas pendidikan (disdik) setempat akan menjalankan SMA satu atap. Kabid SMP, SMA, dan SMK Disdik Bojonegoro Hanafi mengatakan, ada tiga SMAN satu atap yang akan berjalan dalam tahun ajaran baru 2010/2011 nanti. Yakni, SMAN Kepohbaru yang akan menjadi satu dengan SMPN 1 Kepohbaru, SMAN Bubulan jadi satu dengan SMPN 1 Bubulan, serta SMAN Malo yang akan jadi satu dengan SMPN 1 Malo. Karena jadi satu, SMAN satu atap itu akan masuk sore hari. "Para pengajarnya akan diambilkan dari SMP yang bersangkutan. Tentu materinya juga tetap sama dengan SMA," tegasnya. Selama ini, lanjut dia, APK lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA hanya 62 persen. Angka itu, jauh ketinggalan dibandingkan dengan angka nasional yang sudah mencapai 72 persen lebih. "Kalau dihitung, yang lulus SMP tahun ini misalkan saja 12 ribu, berarti yang meneruskan (ke SMA) hanya sekitar tujuh ribu saja," kata Hanafi. Tentang dipilihnya tiga tempat itu, Hanafi menjelaskan, karena di tiga kecamatan tersebut sejauh ini belum ada SMA-nya. Selain itu, juga karena APK di tiga kecamatan tersebut cukup tinggi. "Istilahnya ini SMA rintisan di kecamatan tersebut," imbuhnya. Namun, disdik tidak menarget berapa siswa yang diharapkan bisa diserap di SMA satu atap tersebut. Sebab, SMA tersebut nantinya adalah SMA baru. "Kalau kami ya berharap sebanyak-banyaknya," terangnya. Hanafi mengungkapkan, saat ini jumlah SMK negeri di Bojonegro mencapai 16, begitu juga SMA negeri. Sedangkan swasta total ada 42 SMA dan SMK. Sedangkan jumlah SMPN di Bojonegoro ada 48. Sementara swasta sama, 48. Dengan bertambahnya jumlah SMA, diharapkan Bojonegoro bisa mengejar ketertinggalan APK siswa yang melanjutkan ke SMP. Sehingga, jumlah lulusan SMA atau SMK di Kota Ledre meningkat. "Selain juga ini bagian dari pemerataan pendidikan," imbuhnya. (ade/fiq)
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pekanbaru mengaku deg-degan dalam mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ulang yang diselenggarakan mulai Senin (17/5) hingga Kamis (20/5) mendatang. Seperti yang diungkapkan Nurul F, siswi SMPN 13 Pekanbaru yang mengikuti UN ulang di SMPN 5 Pekanbaru. Ia mengaku khawatir tidak bisa mengerjakan soal yang ada dengan baik. "Takut tidak bisa mengerjakan soal. Ditambah lagi ini merupakan kesempatan terakhir saya, bisa lulus dengan mengantongi ijazah sekolah," jelasnya. Menurutnya, ia sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahkan, ia juga dibimbing khusus oleh guru mata pelajaran tersebut. Pada UN utama, ia hanya tidak lulus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kurang dari 5,5. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya ia mendapat nilai diatas tujuh. Ungkapan senada juga disampaikan Fandi yang juga mengikuiti UN ulang di SMPN 5 Pekanbaru. Menurutnya, dirinya deg-degan dikarenakan dirinya tidak mau tidak lulus dalam UN kali ini. "Saya harus lulus dalam UN kali ini dan bisa masuk sekolah favorit," tegasnya.
Fandi mengatakan, dirinya tidak mau mengikuti ujian paket B, jika tidak lulus dalam UN kali ini. Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka impiannya untuk masuk sekolah favorit jadi buyar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Yuzamri Yakub mengimbau siswa yang mengikuti UN ulang baik SMP maupun MTs untuk tidak grogi. Menurutnya, grogi ini membuat siswa tidak konsen dalam menjawab soal yang ada. "Anggap saja sepeti ujian biasa. UN sama saja dengan ujian sekolah biasa. Kita berharap pada ujian kali ini, siswa dapat lulus seartus persen," harapnya. UN ulang setingkat SMP di Pekanbaru diikuti 1.725 siswa. UN ulang untuk SMP diselenggarakan di lima titik yaitu untuk siswa SMP tempatnya antara lain di SMP 5, SMP 9, SMP 21, SMP 17 serta di SMP 6 Pekanbaru. Siswa yang berasal dari MTS akan diselenggarakan di dua titik yaitu di MTS Negeri Bukit Raya dan MTS Pekanbaru di jalan Diponegoro.(KR-IND/I006)
Soal Ujian Nasional 2010 dinilai kurang adil bagi siswa karena materi soal yang dibedakan dalam dua paket belum teruji kesetaraannya. Selain itu, soal-soal yang diujikan juga masih menimbulkan multitafsir sehingga pilihan jawaban masih bisa diperdebatkan. Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Evaluasi Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia Tingkat SMA/Sederajat 2009/2010” di kantor harian Kompas di Jakarta, Sabtu (15/5). Soal tersedia di internet. Diskusi dihadiri ahli evaluasi dan penelitian pendidikan Elin Driana serta guru-guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari sejumlah SMA/SMK di DKI Jakarta, Sukabumi, dan sekitarnya. Dumaria, guru SMAN 55 Jakarta, mengatakan, baru tahun ini soal UN muncul dalam dua paket yang berbeda. Pada tahun lalu, soal paket A dan B hanya nomor soal saja yang diacak. Atik Siti Atikah, guru SMAN 96 Jakarta, mengatakan, ada beberapa soal UN Bahasa Indonesia yang menimbulkan banyak penafsiran. Guru Bahasa Indonesia juga mempunyai penafsiran dan jawaban berbeda untuk satu soal yang sama. Ironisnya, guru-guru tidak tahu kunci jawaban yang benar sehingga tidak tahu upaya perbaikan untuk ke depan. Elin Driana mengatakan, soal pilihan ganda untuk tes yang melibatkan jumlah peserta besar memang tetap bisa dipakai untuk evaluasi yang obyektif. Pilihan ganda pun tidak hanya mengukur hafalan, tetapi bisa hingga ke pemahaman yang komprehensif. ”Tetapi, soalnya yang harus didesain dengan baik. Untuk pengecoh jangan ambigu atau tergantung cara pandang dan perspektif subyektif. Dalam satu soal harus jelas hendak mengukur kompetensi tertentu, jangan sampai mengukur faktor lain juga bisa masuk,” kata Elin.
Menurut Elin, dalam pilihan jawaban, pengecoh jangan sampai persis sama atau kentara sekali perbedaannya. Pengecoh harus logis, harus jelas salah, dan jangan bisa diperdebatkan lagi. Namun, dari analisis sederhana soal UN Bahasa Indonesia kali ini ditemukan banyak soal dengan pilihan jawaban yang ambigu dan bias. Persoalan itu terlihat, baik di dalam pokok soal maupun pada pilihan-pilihan jawaban. Demikian juga dengan soal yang dibedakan dalam paket A dan paket B dengan materi soal yang berbeda mesti diuji betul apakah bobotnya sama. ”Dalam evaluasi UN yang berdampak besar pada masa depan siswa, harus diperhatikan bobot soal, kesetaraan, dan keadilan,” kata Elin. Adapun untuk harapan guru yang meminta supaya kunci jawaban UN resmi dibuka, Elin menilai itu bisa saja dilakukan. Semestinya, dalam pelaksanaan UN ada juga mekanisme appeal atau semacam ”naik banding”. Guru bisa saja mempertanyakan terkait siswa yang selama ini dikenal berprestasi baik, tetapi jatuh saat UN. ”UN jangan sampai menggagalkan anak yang sebenarnya berhak lulus. Itu ibaratnya menghukum orang yang tak bersalah,” ujar Elin. (ELN)
Institut Teknologi Bandung (ITB) terlempar keluar dari jajaran 100 universitas top Asia pada tahun ini. Peringkatnya bahkan kini di bawah Universitas Airlangga, yang justru mencatatkan kenaikan signifikan. Dalam pemeringkatan terbaru yang dibuat QS, sebuah jaringan pendidikan dan karier global berbasis di London, Inggris, ITB berada di peringkat ke-113. Posisi ini melorot cukup jauh dibanding tahun lalu, yang berada di urutan ke-80. Prestasi Universitas Airlangga, yang belakangan ini aktif dalam riset virus flu burung dengan fasilitas laboratorium BSL-3, melonjak dari peringkat ke-130 pada tahun lalu menjadi ke-109 pada tahun ini. Airlangga, menurut QS, kini menjadi universitas top ketiga di Indonesia setelah Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Keduanya pada tahun ini ditempatkan di ranking ke-50 dan ke-85 se-Asia. Selain Universitas Airlangga, lonjakan peringkat sebenarnya juga dialami Universitas Padjadjaran. Tapi universitas yang berbasis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini masih jauh dari 100 besar, yakni di peringkat ke-161. Adapun Institut Pertanian Bogor tidak bergerak dari posisinya di peringkat ke-119, sama seperti tahun lalu. QS, yang pernah bekerja sama dengan Times Higher Education, merilis daftar pemeringkatan universitas top dunia setelah memelototi lebih dari 20 publikasi ilmiah. QS juga mengaku tidak “silau” oleh ukuran sebuah universitas dan dana yang mereka miliki. Yang sangat diperhitungkan oleh QS adalah produk riset. Ilmu hayat, alam, teknik dan teknologi informasi, sosial, serta seni dan budaya, seluruhnya juga mendapat bobot penilaian yang sama. “Ini memastikan universitas yang kuat dalam bidang ilmu sosial atau seni memiliki peluang yang hampir sama baiknya untuk muncul di peringkat yang sama dengan mereka yang kuat di bidang sains,” demikian seperti tertera dalam situs QS.Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan, persaingan antaruniversitas di tingkat Asia cukup ketat. "Perguruan tinggi di Cina banyak yang baru tumbuh dan terus meningkat peringkatnya," kata dia. Kementerian Pendidikan, kata Fasli, tetap berusaha memancing semua universitas agar terus masuk dalam 500 besar universitas dunia. “Kami sediakan block grant untuk menjadi world class university bagi yang masuk 500 besar," kata dia.
Peringkat Universitas di Asia 2010
1 (1) University of Hong Kong
2 (4) The Hong KongUniversity of Science and Technology
3 (10) NationalUniversity of Singapore
4 (2) The ChineseUniversity of Hong Kong
5 (3) The University of Tokyo
6 (8) SeoulNationalUniversity
7 (6) OsakaUniversity
8 (5) KyotoUniversity
9 (13) TohokuUniversity
10 (12) NagoyaUniversity
...
50 (50) University of Indonesia
85 (63) Universitas Gadjah Mada
109 (130) AirlanggaUniversity
113 (80) Bandung Institute of Technology
119 (119) Bogor Agricultural Institute
161 (201) PadjadjaranUniversity--bersama 11 universitas lain
Pakar pendidikan sastra Indonesia Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Harjito, menilai pelaksanaan ujian nasional dapat memperlemah sistem pembelajaran bahasa Indonesia. "Sistem pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah selama ini sebenarnya sudah tepat, namun cara evaluasinya melalui UN yang kurang tepat sebab hanya bersifat teoritis," katanya di Semarang, Jumat. Harjito yang juga Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) IKIP PGRI Semarang tersebut mengatakan pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui teori, tetapi secara praktik. Menurut dia, sistem evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia melalui UN itu salah satunya mengakibatkan banyaknya siswa yang tidak lulus dalam pelajaran itu, seperti halnya dalam pelaksanaan UN SMA tahun ini. "Banyaknya siswa yang tidak lulus UN untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa mereka tidak pandai, namun sistem evaluasi melalui UN itu yang tidak sejalan dengan kurikulum," katanya. Kalau hal itu dibiarkan berlanjut, kata dia, dikhawatirkan pelajaran Bahasa Indonesia terus menjadi "batu sandungan" bagi siswa dalam UN. "Bahkan, pelajaran Bahasa Indonesia bisa dianggap momok," katanya.
Pelajaran Bahasa Indonesia bisa saja dianggap lebih mengerikan dibandingkan dengan Matematika misalnya. Padahal, kata dia, pelajaran Matematika selama ini sering dianggap momok bagi siswa, mengingat materinya yang dipandang sulit. Ia mengatakan perlu kajian yang lebih mendalam terkait materi yang diujikan dalam UN, terutama untuk pelajaran Bahasa Indonesia. "Menjadi aneh jika sistem pembelajaran berbeda dengan sistem evaluasi," ujarnya. Harjito menegaskan, "Jangan sampai siswa akhirnya menjadi korban karena kesalahan sistem evaluasi yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sistem evaluasi UN harus segera dibenahi." Berkaitan dengan kurikulum bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah, ia mengaku tujuan pembelajaran sesuai kurikulum sebenarnya sudah tepat, misalnya, siswa tidak hanya diajarkan permasalahan teori. "Kurikulum sudah mengupayakan bagaimana siswa mengaplikasikan dan menerapkan teori-teori yang diajarkan tersebut sehingga manfaat ilmu yang didapatkan dapat berjalan lebih optimal," katanya. Akan tetapi, kata dia, sistem evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia seperti yang terdapat dalam UN tidak mendukung sehingga justru tidak sejalan dengan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai diamanatkan kurikulum. "Dengan sistem evaluasi semacam itu (UN, red.), para guru hanya dituntut mengejar aspek kognitif dalam mendidik siswa. Padahal masih banyak aspek lain yang harus digali lebih dalam," kata Harjito.(*)(U.KR-ZLS/D007/R009)
Pendidikan karakter yang dicanangkan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan diterapkan pada semua jenjang pendidikan, namun porsinya akan lebih besar diberikan pada Sekolah Dasar (SD). Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, di Medan, Sabtu, mengatakan, pendidikan karakter harus dimulai sejak dini yakni dari jenjang pendidikan SD. Pada jenjang SD ini porsinya mencapai 60 persen dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.Hal ini agar lebih mudah diajarkan dan melekat dijiwa anak-anak itu hingga kelak ia dewasa. "Pendidikan karakter harus dimulai dari SD karena jika karakter tidak terbentuk sejak dini maka akan susah untuk merubah karakter seseorang,"katanya saat menjadi pembicara pada acara seminar nasional "Pendidikan Karakter Bangsa" yang merupakan rangkaian acara rapat pimpinan Program Pasca Sarjana (PPs) Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia di Universitas Negeri Medan (Unimed). Ia mengatakan, pendidikan karakter tidak mendapatkan porsi yang besar pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) atau sejenisnya karena TK bukan merupakan sekolah tetapi taman bermain. "TK itu taman bermain untuk merangsang kreativitas anak, bukan tempat belajar. Jadi jika ada guru TK yang memberikan tugas atau PR maka itu guru kurang kerjaan dan tak paham tugasnya," katanya.
Menurut dia, dalam menanamkan karakter pada seseorang yang paling penting adalah kejujuran karena kejujuran bersifat universal. Dalam hal ini siswa SD yang masih belum terkontaminasi dengan sifat yang kurang baik sangat memungkinkan untuk ditanamkan sifat-sifat atau karakter untuk membangun bangsa. Untuk itu, selain orang tua, guru SD juga mempunyai peranan yang sangat vital untuk menempah karakter siswa. "Pembinaan karakter yang termudah dilakukan adalah ketika anak-anak masih duduk di bangku SD. Itulah sebabnya kita memprioritaskan pendidikan karakter di tingkat SD. Bukan berarti pada jenjang pendidikan lainnya tidak mendapat perhatian namun porsinya saja yang berbeda," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan norma-norma di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama.
Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. "Intinya pembinaan karakter harus dilakukan pada semua tingkat pendidikan hingga Perguruan Tinggi (PT) karena PT harus mampu berperan sebagai mesin informasi yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, santun, sejahtera dan bermartabat serta mampu bersaing dengan bangsa manapun," katanya. Pada kesempatan itu, Mendiknas Muhammad Nuh juga diberikan sebuah buku yang berjudul" Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Bangsa" setebal 200 halaman yang di susun oleh pimpinan atau direktur PPs LPTK se-Indonesia sebagai salah satu hasil rapim PPs LPTK se-Indonesia tahun lalu. (*)
Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kemendiknas menuai protes. Keluarnya perpres tersebut dianggap tiba-tiba. Karena sebelumnya tidak pernah diajak berbicara soal penghapusan salah satu direktorat di bawah Kemendiknas itu, Komisi X DPR menolak perpres tersebut. ''Sedikit pun kami tidak pernah dilibatkan. Apalagi dimintai pendapat,'' ujar anggota Komisi X DPR Hetifah Sj. Siswanda kemarin (12/5). Komisi X, kata dia, tidak mengetahui apa pun yang diputuskan Kemendiknas mengenai penghapusan ditjen tersebut. Menurut Hetifah, komisi X justru mengetahui informasi itu setelah Perpres Nomor 24 keluar. ''Itu kali pertama kami mengetahui ada perubahan di tubuh Kemendiknas,'' tuturnya. Dia menilai langkah Kemendiknas tersebut terlalu berani. Sebab, mereka tidak pernah bertukar pendapat dengan banyak pihak. ''Kenyataannya, para guru menolak,'' tegas politikus asal Partai Golkar tersebut. Dia mengungkapkan, bila memiliki niat baik untuk memajukan kualitas guru, seharusnya Kemendiknas memakai banyak pertimbangan. Dia mengakui tidak salah jika Ditjen PMPTK dihapus. Tapi, caranya dinilai tidak tepat. ''Tidak ada komunikasi dengan kami. Tidak ada pendekatan dengan guru dan pihak terkait, tiba-tiba muncul perpres,'' paparnya. Dia khawatir langkah Kemendiknas terlalu ekstrem.
Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali berdemo untuk menuntut pembatalan rencana penghapusan Ditjen PMPTK. Demo kemarin berlangsung di tiga tempat. Ribuan guru berunjuk rasa secara bersamaan di gedung DPR, Kemendiknas, dan Kementerian Agama. ''Jika memang dihapus, kami meminta manajemen guru dan tenaga kependidikan dikelola dalam bentuk badan khusus,'' ujar Sulistiyo, ketua umum PGRI. Dia menjelaskan, badan khusus yang dimaksud harus terpisah dari Kemendiknas, tapi langsung berada di bawah presiden. Misalnya, dibentuk badan guru nasional. ''Jadi, nanti ada badan guru provinsi dan daerah,'' tuturnya. Berbagai permasalahan guru seperti pemerataan, sistem pendidikan, dan rekrutmen guru bisa diselesaikan dengan segera.Menurut Sulistiyo, PMPTK tidak bisa dihapus begitu saja. ''Apalagi program sertifikasi masih berjalan,'' tegasnya. Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi PGRI M. Usman menuntut tanggung jawab dan komitmen Kemendiknas untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. ''Apakah yakin, setelah Ditjen PMPTK dihapus, nasib kami bisa lebih baik?'' tanya dia saat dialog di Kemendiknas kemarin. Wakil Mendiknas Fasli Jalal menjelaskan, tidak ada sedikit pun maksud untuk mengurangi perhatian terhadap kualitas guru. Menurut dia, tidak ada bedanya penghapusan Ditjen PMPTK dengan menggantikan dua direktur pada dua ditjen yang berbeda. ''Justru makin banyak personel yang menangani, masalah jadi cepat selesai,'' tuturnya. Dia menuturkan, manajemen peningkatan kualitas guru selama ini tidak dilakukan dengan baik. Sebab, satu ditjen menangani seluruh guru, mulai SD hingga SMA. Karena itu, kata Fasli, guru seharusnya tidak ragu dengan keputusan penghapusan Ditjen PMPTK. Dia menjamin tidak akan ada penurunan kualitas guru saat berada di bawah Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. ''Setiap ditjen akan mengurus kurikulum dan kualitas guru,'' ungkapnya. (nuq/c5/dwi)
Penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri bakal diatur untuk lebih terbuka bagi calon mahasiswa dari semua golongan. Perguruan tinggi negeri diwajibkan menjaring calon mahasiswa baru program sarjana lewat pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60 persen dari total penerimaan mahasiswa baru di setiap program studi program pendidikan sarjana. Selain itu, tiap perguruan tinggi negeri juga diwajibkan mengalokasikan tempat bagi 20 persen calon mahasiswa kurang mampu tetapi berpotensi akademik tinggi dari jumlah keseluruhan peserta didik. Demikian juga pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi yang kuliah di PTN. Demikian beberapa penekanan yang diusulkan pemerintah dalam rancangan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Penyelenggaraan dan Tata Kelola Satuan Pendidikan Tinggi. Perppu tersebut diajukan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk tujuh PTN yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN), pasca-dibatalkannya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Tinggi. Ade Irawan dari Koalisi Anti- UU BHP di Jakarta, Senin (10/5), mengatakan pembuatan regulasi baru sebenarnya tidak diperlukan karena telah ada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Adapun kelembagaan untuk sekolah swasta sudah diatur di dalam UU Yayasan No 16/2001 junto UU No 28/2004. ”Jadi, tidak ada istilah kevakuman payung hukum di dalam penyelenggaraan pendidikan baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta,” kata Ade.
Undang-undang keuangan
Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, mengatakan, tuntutan para pengelola PT BHMN dan PTN agar diberi otonomi luas dalam pengelolaan pendidikan tinggi dapat diakomodasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). PTN BHMN harus dikembalikan jadi PTN. Bila keberadaan PTN dirasa kurang fleksibel di dalam pengelolaan dana dari masyarakat, yang perlu diubah bukan bentuk PTN-nya, melainkan UU keuangan negara agar lebih fleksibel dan akomodatif terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk kebutuhan pelayanan umum. ”Pembuatan Perppu atau UU baru untuk mengatur pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru,” ujar Lody. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, usulan yang diajukan ke presiden adalah Perppu dan perubahan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. ”Penyelesaiannya bisa mundur dari target semula,” kata Fasli. Fasli mengakui jika pemerintah berencana mengatur tata cara penerimaan mahasiswa baru di PTN. Penerimaan harus dikembalikan lebih besar di jalur nasional, sisanya lewat seleksi tanpa tes penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) serta jalur mandiri. Adapun PTN BHMN, kata Fasli, saat ini sudah kembali menjadi PTN. Namun, ada pilihan untuk tetap menjadi PTN dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum. (ELN)
Prof Chuzaimah Dahlan Dien, pakar pendidikan dari Palembang, mengemukakan bahwa standar nilai kelulusan ujian nasional (UN) yang tinggi hanya membuat para guru disibukkan mempelajari soal-soal UN dibanding memberi dorongan belajar kepada siswa. Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk Biidang Pendidikan itu di Palembang, Minggu, mengemukakan bahwa mempelajari soal-soal ujian nasional (UN) memang penting, namun yang terpenting adalah bagaimana guru dapat memberikan dorongan belajar secara tepat. "Saya pikir memang standar kelulusan lebih tinggi, dan itu bagus supaya memicu kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Sumsel," ujar Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tersebut. Ia menilai, rendahnya tingkat kelulusan UN sekarang ini antara lain karena sumberdaya tenaga pengajar (guru) masih rendah kualtiasnya, dan ditambah dengan fasilitas belajar belum memadai. "Kita tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai," kata perempuan yang ahli dalam pengajaran bahasa Inggris tersebut.
Chuzaimah mengungkapkan, faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan antara lain harus mengoptimalisasikan perpustakaan, baik di sekolah-sekolah maupun perpustakaan umum yang disediakan oleh pemerintah dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi. Menurut dia, pemerintah kabupaten/kota selama ini masih kurang dalam melakukan peningkatan minat baca bagi masyarakat, terutama pelajar. "Kondisi yang seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi bila kita melihat daerah-daerah pedesaan," ujar dia. Ia mengakui, masih adanya kesenjangan fasilitas penunjang pendidikan di kawasan perkotaan dibandingkan di pedesaan. Dia menegaskan, idealnya perpustakaan sekolah mengemban misi educational (proses pembelajaran siswa), informational (ruang informasi), active learning (pembelajaran secara aktif), problem solving (pemecahan masalah), cultural (budaya), dan pengembangan ilmu maupun untuk fun (kesenangan/hobi). Para siswa harus didorong serta diberi motivasi secara persuasif, agar mereka dengan senang hati berkunjung dan membaca buku di perpustakaan, ujar dia pula. Kondisi itu, lanjut dia, harus mendapatkan perhatian yang intensif dari pemerintah, terutama oleh Kementerian Pendidikan Nasional. "Kalau pemerintah mau serius menangani masalah ini, kondisi perpustakaan dan ruang belajar di sekolah-sekolah harus dibenahi dan mengalami perubahan yang berarti," demikian Chuzaimah Dahlan Dien.(T.B014/M033/P003)
Fitriyan Dwi Rahayu (14), siswi SMP Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menjadi satu dari lima siswa dengan nilai ujian nasional tertinggi secara nasional. Fitriyan adalah anak warga Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kebumen, yang jauh dari keramaian kota dan fasilitas pendidikan mewah. Melalui hubungan telepon di sekolahnya, Fitriyan memperoleh ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di kediamannya di Cikeas, Bogor, Sabtu (8/5). Didampingi orangtua dan guru, Fitriyan memberitahukan kepada Presiden bahwa nilai rata-rata ujian nasionalnya 9,95. Rinciannya, nilai 10 untuk Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia, serta 9,8 untuk Bahasa Inggris. Presiden menyambut sukacita setelah mengetahui perolehan nilai UN Fitriyan. Bahkan, menurut Presiden, kemampuan bahasa Inggrisnya pun tak setinggi Fitriyan. ”Bahasa Inggris 9,8 itu lebih baik dibandingkan bahasa Inggrisnya Pak SBY,” ucap Presiden disambut tawa guru SMP Negeri 1 Karanganyar. Presiden Yudhoyono mengatakan, secara nasional ada lima siswa SMP yang memperoleh nilai tertinggi untuk UN. Tiga siswa SMP berasal dari Bali, satu siswa SMP dari Jawa Timur, dan satu siswa SMP dari Jawa Tengah yang diraih Fitriyan. ”Karena bahasa Inggrisnya baik, mudah- mudahan Fitriyan dapat menjadi tokoh ataupun diplomat,” ucap Presiden. Fitriyan yang sejak sekolah dasar sudah berprestasi mengatakan, hanya ingin selalu bermimpi seperti para tokoh yang dikaguminya dalam novel ”Sang Pemimpi” karya Andrea Hirata. Dia mengaku lebih dari dua kali membaca novel itu karena ceritanya mengagumkan. ”Saya ingin selalu bermimpi,” ucapnya.
Salah satu mimpinya, ingin menjadi ilmuwan agar dapat berkeliling dunia. Seperti warga desa pada umumnya, kehidupan keluarga Fitriyan cukup sederhana. Kebutuhan kehidupan keluarga sehari-hari dipenuhi oleh ibunya, Sukarni Mugi Rahayu (43), yang bekerja sebagai staf di Kantor Desa Jatiluhur. Ayahnya, Cipto Raharjo (51), tidak mampu lagi bekerja akibat sakit paru-paru yang dideritanya. Sebagai staf di kantor desa, penghasilan Sukarni tak lebih dari Rp 1,5 juta per bulan. Oleh karena itu, Sukarni berharap Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan beasiswa pendidikan kepada anak keduanya itu agar pendidikannya tidak terhambat. Sistem pendidikan dan pengajaran yang diterapkan SMP Negeri 1 Karanganyar pun layaknya sekolah pada umumnya. Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar Suparmin menyebutkan, pihaknya tidak memberikan jam pelajaran berlebih kepada siswa karena banyak di antara mereka datang dari desa. Bahkan ada siswanya harus berangkat sekolah dari rumah pukul 05.00 karena jauh. Secara keseluruhan, di Kabupaten Kebumen terdapat 6.085 siswa SMP yang tidak lulus UN SMP atau 27 persen dari 22.357 peserta. ”Ini menjadi pekerjaan rumah kami agar para siswa SMP dapat lulus pada UN ulangan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebumen Mahar Moegiyono. (MDN)
Persoalan penurunan tingkat kelulusan ujian nasional dan banyaknya siswa yang tidak mencapai standar minimal pada tahun ini harus dicek dari validitas kurikulum yang jadi acuan UN pada tahun ini. Ahli evaluasi dari Universitas Pendidikan Indonesia, S Hamid Hasan, yang dihubungi pada Jumat (7/5) di Jakarta mengatakan, pembuatan soal mengacu pada kurikulum 1994 dan 2004 sehingga perlu dipastikan bahwa ada kesamaan materi yang didapat siswa dalam proses pembelajaran. ”Bagaimana kita bisa mengecek kesamaan materi. Masih banyak sekolah yang memakai kurikulum 1994,” kata Hamid.
Kemampuan menghafal
Selain itu, dalam tes obyektif seperti UN, konstruksi soal juga sangat memengaruhi keberhasilan siswa. Apalagi materi ujiannya lebih bersifat untuk mengetes pengetahuan dengan mengandalkan kemampuan menghafal siswa dari pelajaran di kelas satu hingga tingkat akhir. Selain itu soal-soal juga tidak boleh multitafsir atau multimakna. Namun, kenyataannya, banyak keluhan mengenai soal-soal UN yang dinilai mengecoh siswa. Jajang Priatna, Ketua Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, mengatakan, para guru sendiri terkadang merasa memiliki jawaban yang berbeda dengan jawaban milik pemerintah. Namun, setiap kali pelaksanaan UN, kunci jawaban resmi tidak dibuka kepada guru. ”Kan, bisa jadi acuan untuk memastikan kebenaran jawaban. Bisa saja terjadi argumentasi yang berbeda. Tetapi, ini kan dalam rangka untuk kepentingan siswa ke depan agar mereka jangan dirugikan,” kata Jajang. Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto mengatakan, penurunan tingkat kelulusan bisa juga karena soal UN tahun ini lebih tinggi kualitasnya. Jika banyak siswa belum bisa mencapai standar, tentu harus dievaluasi di mana letak kekurangan pembelajaran pada siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Harimurti yang mengatakan banyak siswa gagal di mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika, juga menilai soal-soal UN sulit dan tidak kontekstual sehingga menyulitkan.
Sekitar 50 persen siswa di Kota Samarinda tidak lulus. Harimurti menyatakan kekecewaannya. ”Saya cukup yakin bahwa inilah potret sesungguhnya kemampuan para siswa di Samarinda untuk UN,” ujarnya. Ia mengatakan, kegagalan ini bisa jadi akibat ketidakmampuan guru, lemahnya manajemen sekolah, dan tingginya tingkat kesulitan soal. Sementara Kepala Dinas Kalimantan Barat Alexius Akim mengatakan, kegagalan ini merupakan persoalan serius. ”Saya sudah meminta semua kepala dinas di kota dan kabupaten untuk mencari penyebab mengapa begitu banyak sekolah yang semua siswanya tidak lulus,” ujar Akim. Berbekal evaluasi itu, pihaknya akan membuat kebijakan bagi masing-masing sekolah tergantung penyebab kegagalan. Dia juga merekomendasikan sekolah-sekolah yang memiliki siswa kurang dari 10 orang di setiap angkatannya untuk meleburkan diri dengan sekolah terdekat. Hamid Hasan mengatakan, tingkat kelulusan yang rendah tahun ini jangan digiring ke arah bahwa pelaksanaan UN lebih jujur dibandingkan dengan sebelumnya. Yang justru harus dicermati adalah bahwa ada persoalan dalam pelaksanaan UN yang menimbulkan ketidakadilan pada siswa. Sementara untuk mengejar kelulusan tersebut, semua sekolah memberikan tambahan bimbingan materi UN beberapa bulan sebelumnya bahkan ada yang mulai dari bulan November. Guru Bimbingan dan Konseling SMK Yayasan Pendidikan Tentara Pelajar 17 I Temanggung, Jawa Tengah, mengatakan, secara psikologis siswa justru stres karena harus mengikuti pendalaman materi hingga berjam-jam setiap hari. ”Akibatnya, ketika hari ujian tiba, kondisi mereka drop. Secara psikologis, pikiran, dan badan mereka sudah lelah,” ujarnya. (AHA/ELN/BRO/LUK)
Sekitar 23.742 warga yang menyandang buta aksara di Bojonegoro adalah dari jenis kelamin perempuan. Total penyandang buta aksara adalah 37.687 orang berdasar pendataan bidang pendidikan non formal informal. ''Jumlah tersebut jauh dibandingkan dengan jumlah pendudukan laki-laki yang buta aksara. Jumlah yang laki-laki ada 13.945,''kata Nandar Kasi pendidikan kesetaraan dan keaksaraan Bidang PNFI Disdik Bojonegoro kepada wartawan koran ini kemarin (6/5). Dari jumlah secara keseluruhan warga buta aksara, paling banyak penyandang buta aksara pada usia 45 hingga 65 tahun dengan jumlah 16.301 orang. Sementara untuk usia 16 hingga 44 tahun, mencapai 6.725. Sedangkan usia 65 tahun ke atas adalah 14.667 orang. Selanjutnya, warga yang terdaftar tersebut mulai mengikuti program keaksaraan fungsional (KF) mulai bulan ini hingga Oktober mendatang. ''Kita menargetkan pada tahun ini Bojonegoro menjadi kota bebas buta aksara,''papar mantan penilik PNS Kedungadem ini. Seluruh warga yang masih buta aksara pada tahun ini akan menjalani pembelajaran percepatan. Dengan satu kelompok belajar warga binaannya hingga 40 orang.(tis/nas)
